PAYAKUMBUH,Presindo.com- Dipimpin leh Ketua DPRD Hamdi Agus serta dihadiri oleh anggota DPRD dan Sekwan Yon Refli. Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi diwakili oleh Sekda Rida Ananda bersama Pejabat di Lingkungan Pemko Payakumbuh.
Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pemandangan umum atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Jumat (27/5).
Juru Bicara Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah dalam paparannya mengatakan Fraksi Partai Demokrat sangat mengapresiasi pemberian Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2021 oleh BPK RI.
“Penghargaan ini merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan pemerintah daerah bersama OPD di lingkup pemerintahan Kota Payakumbuh dalam hal pengelolaan keuangan daerah, dan sudah 8 kali berturut-turut semoga kedepannya ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi,” kata Fahlevi Mazni.
Lebih lanjut, disampaikannya Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi langkah-langkah strategis Pemerintah Kota Payakumbuh atas upayanya untuk tetap meningkatkan sistim pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil rekomendasi DPRD pada pandangan umum fraksi dan pada rapat-rapat terdahulu.
Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah kota beserta jajarannya bisa bekerja maksimal dalam hal peningkatan PAD tahun berikutnya dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap segala potensi pendapatan asli daerah. Di samping hal tersebut Fraksi Demokrat juga mendorong Tim anggaran pemerintah Daerah untuk lebih teliti lagi dalam aspek perencanaan karena kami melihat masih ada ketidakcermatan dalam menentukan target capaian.
“Dari hasil pencapaian PAD belum mencerminkan perencanaan dan asumsi yang didukung oleh data yang valid dalam proses penyusunan perencanaan,” jelasnya.
Fahlevi Mazni menambahkan, terkait belanja yang realisasi sebesar 677,72 M dimana belanja operasi realisasi sebesar 91,41% dan belanja modal hanya terealisasi 87,56 %. Fraksi Demokrat mendorong orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
“Untuk itu Fraksi Demokrat memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Payakumbuh,” katanya.
Fahlevi Mazni juga menyampaikan berkenaan dengan hal umum lainnya seperti melihat kondisi lapangan tentang pengelolaan parkir, baik pada hari hari biasa apalagi pada saat hari libur, meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan pengelolaan parkir melalui beberapa hal. (rls/intan)