Sarilamak, Presindo.com — DPRD dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-184 pada Minggu (13/4/2025) dengan mengusung semangat transformasi dan kebangkitan.
Dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Hut Kabupaten Limapuluh Kota itu dihadiri Bupati Limapuluh Kota H. Safni, Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito Resha, Forkopimda Limapuluh Kota dan Tokoh Masyarakat, Direktur Advokasi Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Brigjen Pol Drs. Jafriedi, MM, dan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Ahmad Zakri.
Dalam pidatonya, Bupati Safni menegaskan pentingnya perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada kolaborasi lintas sektor. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat pemerintah, swasta, akademisi, dan generasi muda untuk bersama-sama membangun daerah yang bermartabat, maju, dan berkelanjutan.
“Transformasi adalah sebuah keharusan. Jika kita tidak berubah, maka kita akan tertinggal,” ujar Safni didepan pimpinan dan anggota DPRD serta puluhan masyarakat yang hadir.
Ia juga menekankan bahwa kemajuan fisik harus dibarengi dengan pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau agar identitas lokal tetap menjadi pijakan dalam setiap langkah pembangunan.
Sementara itu, Brigjen Pol Jafriedi menyampaikan pandangannya terhadap posisi strategis Limapuluh Kota dalam konteks pembangunan nasional dan tantangan global. Ia memuji tema hari jadi tahun ini, “Bertransformasi Menjadi Kabupaten Lima Puluh Kota Bangkit”, sebagai ajakan yang relevan untuk menghadapi masa depan.
“Transformasi bukan sekadar perubahan, tetapi keberanian untuk menjemput masa depan. Potensi besar daerah ini harus dimanfaatkan secara bijaksana agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Jafriedi juga menyoroti berbagai tantangan global seperti krisis ekonomi, depresiasi rupiah, dan potensi meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, ia mendorong penguatan sumber daya manusia, sinergi lintas sektor, serta pembangunan berbasis potensi lokal sebagai strategi menghadapi tekanan ekonomi global.
Menurutnya, sektor-sektor unggulan seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata budaya perlu mendapat perhatian lebih melalui integrasi budaya dan ekonomi serta kerja sama antardaerah.
Bangkitnya sebuah kabupaten sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Mari jadikan generasi muda sebagai agen transformasi itu sendiri,” ucapnya.
Peringatan hari jadi ke-184 ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen pembangunan dan memperkuat kepercayaan diri daerah dalam bersaing di level regional maupun nasional.
Ketua DPRD Limapuluh Kota, Doni Ikhlas mengatakan dengan semangat hari jadi mari bersama bertransformasi menuju Limapuluh Kota Bangkit sekaligus merupakan momentum penting untuk merenungkan perjalanan panjang daerah ini dalam membangun jati diri dan fondasi pembangunan yang kokoh. Dalam rentang waktu tersebut telah banyak kemajuan yang diraih namun juga dihadapkan dengan tantangan kedepan yang tidak ringan.
Gubernur Sumatera Barat yang diwakil oleh Ahmad Zakri menyampaikan perayaan ini bukanlah hanya sekedar seremonial belaka tetapi ada nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Di saat moment hari jadi inilah kita memerlukan suatu tindakan dan jiwa besar untuk mengkaji dan mengkaji kembali tentang apa-apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan sebagai antisipasi terhadap masalah yang muncul dimasa mendatang.
Kita sadari bahwa hampir semua Pemerintah Daerah saat ini berada pada kondisi pembiayaan pembangunan Daerah yang dalam kondisi tidak baik. Ruang fiskal yang tersedia sudah tidak lagi seperti tahun tahun sebelumnya. Regulasi keuangan dan kondisi transfer ke Daerah yang memang sudah mulai dibatasi dan tidak lagi seleluasa tahun tahun sebelumnya.
Untuk itu kedepannya Pemerintah Daerah sudah perlu memikirkan langkah strategis untuk menggali potensi-potensi guna peningkatan PAD. Kreatifitas tidak lagi untuk merencanakan belanja yang tepat, efektif dan efisien, namun juga harus bisa menimbulkan kontribusi atau dampak terhadap penerimaan keuangan Daerah. Sudah waktunya Pemerintah Daerah melirik konsep Reinventing Government. Pemerintahan yang berwawasan pendapatan, disamping sebagai penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara pembangunan.
Sudah tidak relevan lagi jika Pemerintah Daerah terlalu menggantungkan diri kepada DAU. Karena Pemerintah Pusat saat ini telah memberlakukan pengaturan DAU yang sebelumnya hanya bersifat umum saja, sekarang dibagi dua menjadi DAU yang tidak ditentukan dan DAU yang ditentukan penggunaannya.
Sehingga dengan Pengaturan DAU ini Pemerintah Daerah menghadapi kondisi keterbatasan, tidak bisa lincah dalam mengelola keuangan daerah. Otonomi fiskal yang bersumber dari DAU sudah tidak seluas dulu, sehingga harus berfikir bagaimana mendapatkan dana-dana sendiri untuk menopang Otonomi Daerah. (Adv/Pi)
