Limapuluh Kota, Presindo.com.-
Harapan besar masyarakat Nagari Sungai Kumayang untuk memiliki lembaga pendidikan alternatif bernama Sekolah Rakyat (SR) kini kandas di tengah jalan. Program yang semula digadang-gadang sebagai solusi pendidikan rakyat kecil justru meninggalkan kekecewaan mendalam dan rasa dikhianati di hati para ninik mamak dan tokoh masyarakat.
Mereka menuntut pertanggungjawaban moral dan politik dari pihak-pihak yang dinilai gagal merealisasikan janji manis pembangunan Sekolah Rakyat tersebut, termasuk Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota, Fadli, yang disebut menjadi sosok paling ngotot mendorong program itu meski tanpa hasil yang jelas.
Tanah Ulayat Jadi Korban Janji
Salah satu tokoh adat Sungai Kumayang, Edy, SH. MH Dt. Pandak, mengaku kecewa berat. Ia adalah pihak pertama yang menandatangani hibah tanah ulayat untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Namun kini, pengorbanan itu justru berbuah luka.
“Kami niniak mamak Sungai Kumayang sangat kecewa. Tanah ulayat yang kami hibahkan dengan harapan besar untuk pendidikan anak cucu kami kini terbengkalai. Tidak ada hasil apa-apa. Hanya janji,” ujarnya dengan nada kecewa (13/10/25).
Menurut Dt. Pandak, tanah hibah itu bukan sekadar aset, tetapi simbol pengorbanan dan kepercayaan masyarakat terhadap janji pemerintah dan wakil rakyat. Ia menegaskan, pengabaian terhadap program ini sama saja dengan mengkhianati harapan masyarakat adat.
Tudingan Mengarah ke Wakil Ketua DPRD
Kemarahan masyarakat semakin memuncak karena program yang disokong penuh oleh Fadli, Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi PKS, dinilai gagal total.
Fadli dianggap terlalu memaksakan program tanpa perencanaan matang dan koordinasi lintas instansi yang jelas.
“Kami sangat kecewa dengan Fadli. Ia terus mendorong Bupati untuk menjalankan program Sekolah Rakyat, tapi hasilnya nol besar. Kami merasa dipermainkan,” tegas Dt. Pandak.
Kekecewaan ini menandakan retaknya kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyambung aspirasi, bukan penyampai janji tanpa realisasi.
Janji Manis yang Tak Pernah Ditepati
Tokoh masyarakat lainnya, Hendri Donal alias Buya, juga menyuarakan nada serupa. Ia menilai pemerintah daerah dan DPRD gagal menunjukkan komitmen nyata.
> “Kami sudah berikan masukan, tapi tidak pernah didengar. Katanya pertengahan tahun ini program sudah jalan, tapi sampai sekarang tak ada tanda-tanda. Jangan-jangan hanya janji manis buat pencitraan,” ungkapnya tajam.
Buya menambahkan, seandainya pemerintah dan DPRD mau benar-benar mendengarkan suara rakyat, situasi memalukan ini bisa dihindari.
Cermin Buram Tata Kelola Pemerintahan
Gagalnya Sekolah Rakyat di Sungai Kumayang mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota — lemahnya perencanaan, koordinasi antarinstansi, dan komunikasi dengan kementerian terkait.
Padahal, program yang membawa nama besar rakyat kecil itu semestinya menjadi prioritas nyata, bukan sekadar alat politik.
“Ke depan, jika membawa program dari pusat, pastikan program itu layak dan nyata. Jangan jadikan rakyat korban janji kosong,” pungkas Dt. Pandak dengan nada peringatan keras.
Respons Fadli: Lempar Tanggung Jawab ke Dinas
Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Fadli beralasan bahwa jalur komunikasi program Sekolah Rakyat dilakukan melalui Dinas Sosial.
“Ka Dinas Sosial yang lebih berkomunikasi langsung dengan Dirjen. Jalur komunikasi tentu melalui dinas terkait,” tulis Fadli singkat.
Namun pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya baru:
Jika jalur resmi melalui dinas, mengapa DPRD bersikeras menjual program ini kepada masyarakat tanpa kejelasan dukungan anggaran dan legalitas teknis dari kementerian?
Janji Terkubur, Rakyat Menunggu Jawaban
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik ini.
Masyarakat Sungai Kumayang kini menanti — apakah para pejabat akan turun tangan menyelamatkan harapan rakyat, atau membiarkan Sekolah Rakyat terkubur bersama janji-janji politik yang gagal ditepati.
(Tim/red)
