AGAM, Presindo.com — Janji “Makan Bergizi Gratis” berubah jadi mimpi buruk di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Lebih dari 300 warga, didominasi anak sekolah, terkapar setelah menyantap MBG dari dapur SPPG Pasia Laweh. Hingga hari ini, tidak ada sepatah kata permintaan maaf. Tidak ada ganti rugi. Pemilik dapur menghilang. KSPPG bungkam.
Inilah wajah kelam program prioritas nasional di daerah.
334 Korban, 1 Dapur Ditutup sementara, 0 Pertanggungjawaban
Data Dinas Kesehatan Agam mencatat 334 orang terdampak per 3 September 2026. Rinciannya: 273 siswa SD, 19 guru SD, 40 siswa SMPN 1 Palupuh, 2 guru SMP, ditambah anak TK, ibu menyusui dan bayi. Gejalanya sama: demam, pusing, mual, muntah, diare. Sebagian dirawat di Puskesmas Palupuh dan Koto Rantang, sebagian dirujuk ke Bukittinggi.
Dapur yang menyuplai makanan itu adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pasia Laweh, Nagari Pasia Laweh. Dapur milik Yayasan Affa Adicitta, dipimpin Wahyu Saputra, dan memasok ke sekitar 20 sekolah serta posyandu di Palupuh.
Gubernur Sumbar Mahyeldi langsung menghentikan operasional dapur tersebut. Alasannya: investigasi dan uji lab. Tapi penghentian bukan sama dengan pertanggungjawaban.
Hasil Lab Keluar: Bakteri Melebihi Ambang Batas
Setelah seminggu lebih, BPOM Payakumbuh akhirnya merilis hasil. Kepala Dinkes Agam dr. Hendri Rusdian menyebut ditemukan Bakteri Bacillus Cereus pada sampel makanan tahu dan cabe yang melebihi ambang batas.
Artinya apa? Artinya makanan yang masuk ke perut anak-anak kita tidak layak. Artinya kelalaian sudah terbukti secara laboratorium. Tapi sampai berita ini ditulis, belum ada permintaan maaf resmi dari KSPPG maupun dari pemilik dapur Yayasan Affa Adicitta. Tidak ada satupun pernyataan terbuka kepada 334 keluarga yang anaknya muntah-muntah dan dilarikan ke puskesmas.
“Tidak Punya Hati”
Warga Palupuh geram. Program yang katanya untuk menyehatkan anak, justru merenggut kesehatan mereka. Lalu dibiarkan.
KSPPG sebagai pemegang kebijakan nasional sudah angkat bicara di tempat lain bahwa pengelola dapur bisa dipidana jika ada kelalaian. Tenaga Ahli Utama KSP Aby Ismawan bahkan menegaskan “apabila ada kelalaian disengaja ataupun tidak disengaja, selama masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut”.
Tapi di Palupuh? Sunyi. Pemilik dapur tidak muncul. Tidak ada itikad baik. Tidak ada dana pengobatan. Tidak ada permintaan maaf di depan publik.
Padahal Kepala BGN sendiri pernah bilang: “Bagi keluarga dan siapa pun terdampak, mereka berhak marah. Saya juga mengambil tanggung jawab”. Lalu tanggung jawab itu di mana untuk Palupuh?
Ini bukan kasus pertama di Agam. Oktober 2025 lalu 110 siswa juga keracunan MBG di Lubukbasung. Polanya sama: dapur ditutup sementara, sampel diuji, lalu sepi.
Tuntutan: Hukum, Bukan Hanya Skorsing
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia sudah mengingatkan: “Jangan biarkan ribuan korban berujung hanya pada evaluasi administratif dan penutupan sementara”. “Jika ada kelalaian yang menyebabkan orang sakit, aparat penegak hukum harus memeriksanya”.
Mahfud MD juga menyentil: sejauh ini sanksi hanya skorsing dan penutupan. “Padahal itu jelas membahayakan keselamatan nyawa tapi tidak ada proses pidananya”.
Warga Palupuh tidak butuh basa-basi. Mereka butuh 3 hal:
1. Permintaan maaf terbuka dari KSPPG dan pemilik dapur Yayasan Affa Adicitta.
2. Ganti rugi penuh untuk biaya pengobatan dan trauma 334 korban.
3. Proses hukum pidana terhadap pihak yang lalai, bukan sekadar tutup dapur lalu buka lagi.
Sampai 3 poin itu dipenuhi, luka Palupuh belum akan sembuh.
Program MBG boleh jalan terus. Tapi kalau nyawa anak-anak hanya jadi angka statistik dan pemilik dapur bisa menghilang tanpa dosa, maka lebih baik program ini dievaluasi total dari hulu ke hilir.
Karena memberi makan anak dengan makanan beracun, lalu pergi tanpa tanggung jawab, itu bukan sekadar lalai. Itu tidak punya hati.
Catatan Redaksi: Hingga Kamis, 10 September 2026 malam, kami belum menerima konfirmasi atau permintaan maaf resmi dari pihak KSPPG dan Yayasan Affa Adicitta. Dari awal KSPPG di hubungi awak media sampai saat ini masih bungkam.
(EY)
