Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Bawaslu 50 Kota Libatkan Puluhan Peserta Awasi Pemilu

Limapuluh Kota, Presindo — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota, melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilu 2024, yang berlangsung di Hotel Mangkuto, Payakumbuh, Sabtu (3/2/2024) pagi.

Tingkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota dalam tiap tahapan pemilu serentak tahun 2024, terutama dalam pengawasan Proses Pemungutan dan Penghitungan suara yang akan digelar 14 Februari mendatang Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Limapuluh Kota menggelar Sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif yang melibatkan puluhan peserta dari berbagai unsur di daerah itu.

Sosialisasi yang digelar pada Sabtu (3/2) di aula hotel di Kawasan Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara itu juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Limapuluh Kota, Nevi Zulvia Nasrun dan puluhan peserta yang berasal dari Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita, LKAAM, BEM dan OSIS.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Melia Rahami menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses Demokrasi saat ini, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat butuh pendidikan politik, sehingga Bawaslu terus menggandeng banyak pihak untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu.

” Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses Demokrasi saat ini, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat butuh pendidikan politik, sehingga Bawaslu terus menggandeng banyak pihak untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu,” ucap Melia Rahmi.

Ia juga menambahkan, Pengawas Pemilu Partisipatif dari masyarakat perlu dilakukan untuk menekan pelanggaran Pemilu, sehingga terwujud Pemilu yang berintegritas.

” Kegiatan yang kita gelar dengan melibatkan banyak pihak ini untuk menekan pelanggaran Pemilu, sehingga terwujud Pemilu yang berintegritas.” Tutupnya.

Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Limapuluh Kota, Nevi Zulvia Nasrun saat memberikan sambutan mengingatkan bahwa masyarakat yang mendukung Pemilu serentak tahun 2024 tanpa datang ke TPS untuk memberikan hak pilih, adalah hal yang percuma. Untuk itu masyarakat diajak untuk memberikan hak pilih 14 Februari nanti.

” Mendukung Pemilu serentak tahun 2024 tanpa datang ke TPS untuk memberikan hak pilih, adalah hal yang percuma. Untuk itu mari datang memberikan hak pilih 14 Februari nanti ke TPS masing-masing, ujarnya.

Istri Bupati Limapuluh Kota itu juga mengajak masyarakat untuk tetap saling menghormati meski berbeda pilihan dalam Pemilu, perbedaan jangan menjadikan saling berpecah belah.

” Kita apresiasi BAWASLU yang telah memberikan edukasi kepada masyarakat, semoga hasil pemilu, menjadikan Negara semakin sukses. Walau beda pilihan, itu hak, Jangan perbedaan jadi berpecah belah. Mari saling menghormati agar tercipta kedamaian.” Tambah Nevi.

Sementara Koordinator Penanganan dan Penyelesaian Sengketa (PHP) Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Ismet Aljannata saat membuka kegiatan Sosialisasi mengatakan bahwa kegiatan Sosialisasi yang digelar diharapkan dapat terus mendorong masyarakat untuk melaporkan dan memberitahukan adanya potensi pelanggaran ke Bawaslu.

” Kegiatan kita hari ini melibatkan banyak masyarakat untuk sama-sama mengawasi tahapan Pemilu, khususnya saat pemungutan dan penghitungan suara, sehingga masyarakat mau melaporkan dan memberitahukan adanya potensi pelanggaran ke Bawaslu,” ucap Ismet didampingi Dapit Alexander, Anggota Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota itu juga menambahkan, dengan Pengawasan Pemilu Partisipatif, masyarakat nantinya kita harapkan mau melaporkan peserta Pemilu ataupun masyarakat yang melakukan pelanggaran Pemilu.

” Dengan Pengawasan Pemilu Partisipatif, masyarakat nantinya kita harapkan mau melaporkan peserta Pemilu ataupun masyarakat yang melakukan pelanggaran Pemilu. Nantinya laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.” Ujarnya.

Ia juga Ingatkan jajaran Bawaslu hingga tingkat Nagari untuk melakukan pengawasan secara maksimal, dalam Pemilihan yang akan digelar 14 Februari nanti yang berhak memilih atau memberikan pilih adalah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) serta Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

” Dalam Pemilihan yang akan digelar 14 Februari nanti, yang berhak memilih atau memberikan pilih adalah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) serta Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Saat Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu, biasanya pelanggaran yang banyak terjadi adalah politik uang, mencoblos 2 kali serta yang tidak berhak memilih ikut mencoblos.

” Biasanya pelanggaran yang banyak terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara adalah politik uang, mencoblos 2 kali serta yang tidak berhak memilih ikut mencoblos. Inilah yang nantinya menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang. Tentu kita antisipasi dan berharap kedepannya tidak terjadi lagi (PSU).” jelas Ismet.

Sebab dalam Pemilihan Umum tahun 2019 (6 TPS) dan saat Pilkada Tahun 2020 lalu dibeberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Limapuluh Kota terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Kegiatan Sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif yang digelar itu menghadirkan dua orang Akademisi sebagai Narasumber. (Ady)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *