Buluhkasok, Limapuluh Kota —
Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Sabtu (1/11/2025), Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sumatera, Medan, bersama tim Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan RI melakukan survei awal di Jorong Buluhkasok, Nagari Sarilamak, Kabupaten Limapuluh Kota.
Kegiatan ini bertujuan menilai potensi pendanaan bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) atau green enterprise di wilayah tersebut. Survei menjadi langkah awal untuk mengukur kelayakan pembiayaan usaha masyarakat berbasis perhutanan sosial dan ekonomi berkelanjutan.
Kepala Balai BPSKL Medan menjelaskan, kegiatan ini merupakan sinergi antara KLHK dan Kemenkeu untuk memperluas akses pembiayaan bagi KUPS. “Kami ingin memastikan usaha masyarakat di sekitar hutan dapat berkembang secara ekonomi tanpa merusak lingkungan,” ujarnya.
Perwakilan BPDLH menambahkan, pihaknya juga memetakan potensi usaha hijau yang dapat dibiayai melalui skema pendanaan lingkungan. “BPDLH tidak hanya mengelola dana karbon, tetapi juga mendukung usaha masyarakat yang ramah lingkungan dan berorientasi ekonomi hijau,” jelasnya.
Tim juga meninjau langsung usaha kelompok madu Shahih yang telah memproduksi madu Trigona di Buluh kasok. Tokoh masyarakat Ebra Dt. Ampek menyampaikan apresiasinya. “Kehadiran BPSKL dan BPDLH menambah semangat kami. Semoga usaha madu Shahih Trigona kami ini bisa berkembang dan menjangkau pasar lebih luas,” katanya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal membuka akses permodalan dan pasar bagi produk hasil hutan seperti madu, kopi, dan rotan dan lain sebagainya yang bernilai ekonomi tinggi. Sekaligus menjaga kelestarian alam.
(**)
