Lima Puluh Kota, Presindo.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota mengambil langkah berani dan inovatif dan progresif dengan mengganti pengadaan mobil dinas kepala daerah menjadi satu unit alat berat ekskavator. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya efisiensi anggaran sekaligus memperkuat fokus pemerintah daerah pada percepatan pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak di berbagai wilayah.
Pengadaan ekskavator tersebut dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nilai sekitar Rp1,49 miliar. Kebijakan ini menjadi wujud komitmen Bupati Lima Puluh Kota, Safni, bersama Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha, dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bupati Safni menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Menurutnya, ketersediaan alat berat milik pemerintah daerah akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih efektif dan efisien dibandingkan pengadaan kendaraan dinas.
“Dengan memiliki ekskavator sendiri, pemerintah daerah dapat mempercepat pelaksanaan berbagai pekerjaan infrastruktur tanpa harus selalu bergantung pada pihak ketiga. Ini jauh lebih efisien dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Safni, Selasa (16/12/2025).
Lebih lanjut, Safni menyampaikan bahwa ekskavator tersebut akan digunakan secara bergiliran di seluruh nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penggunaannya diberikan secara gratis tanpa biaya sewa. Sementara itu, biaya operasional seperti bahan bakar dan operator menjadi tanggung jawab masing-masing nagari.
Alat berat ini direncanakan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, antara lain perbaikan jalan usaha tani, normalisasi sungai, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, serta penanganan bencana alam seperti longsor dan banjir.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Lima Puluh Kota berharap dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Selain itu, keberadaan ekskavator milik daerah juga diharapkan mampu menekan biaya pembangunan dan meningkatkan kemandirian nagari.
Langkah strategis ini dinilai sebagai terobosan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan diharapkan menjadi awal kebangkitan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
(Eka Yahya)
