Jakarta, Presindo.com – Badai PHK dan hantu pengangguran kini bukan sekadar angka di atas kertas statistik, melainkan kenyataan pahit yang mengetuk pintu rumah-rumah keluarga di Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang diperkeruh oleh eskalasi perang di Timur Tengah dan Ukraina, daya beli masyarakat kian terpuruk hingga ke titik nadir. Sektor manufaktur dan teknologi yang dulunya menjadi tumpuan, kini justru menjadi penyumbang terbesar angka kehilangan pekerjaan dengan total mencapai 63.947 orang ter-PHK hingga akhir 2024.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan gelombang efisiensi perusahaan terus berlanjut tanpa henti, di mana sektor tekstil dan alas kaki mencatat kontraksi terdalam akibat sepinya pesanan internasional. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa 7,47 juta penduduk Indonesia kini berstatus pengangguran terbuka, sebuah angka yang mencerminkan rapuhnya bantalan ekonomi kita. Indonesia sedang cemas, melihat ruang gerak ekonomi kelas menengah yang semakin menyempit akibat biaya logistik global yang melambung tinggi.
Sengkarut ini menciptakan kecemasan massal, terutama bagi kepala keluarga yang kehilangan sumber penghasilan utama secara tiba-tiba tanpa pesangon yang memadai. Krisis ini bukan lagi soal angka pertumbuhan ekonomi yang melambat, melainkan soal perut yang harus diisi dan masa depan anak-anak yang terancam putus sekolah akibat inflasi pangan. “Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya bertarung sendirian di tengah badai ekonomi yang kian tak menentu ini,” ujar Ketua Umum Generasi Muda Peduli Indonesia (GAMPI), Nini Arianti dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026) di Jakarta.
Di sisi lain, angkatan kerja muda atau Gen Z menghadapi tembok tinggi saat mencoba memasuki pasar kerja yang kian menyempit dan sangat selektif. Data BPS mengungkap potret buram: sekitar 9,9 juta anak muda usia 15-24 tahun (NEET) terjebak dalam kondisi tidak sekolah maupun bekerja. Persaingan yang tidak seimbang dan syarat pengalaman kerja yang tidak masuk akal membuat banyak lulusan baru kehilangan harapan bahkan sebelum mereka sempat memulai karier.
Namun, di tengah awan mendung ini, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia keluar dari jerat “kerja susah”. Prabowo menekankan bahwa kunci utama menghadapi gejolak perang dunia adalah dengan memperkuat swasembada pangan, energi, dan air guna menciptakan lapangan kerja massal di dalam negeri. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagai mesin utama untuk menyerap jutaan tenaga kerja baru yang selama ini terpinggirkan.
Ketimpangan akses pekerjaan dan jaminan sosial memang menjadi bom waktu, namun langkah hilirisasi industri yang terus didorong pemerintah menjadi secercah harapan bagi kedaulatan ekonomi. Hilirisasi diharapkan tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi menciptakan ekosistem industri pengolahan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar. “Keadilan sosial hanya akan menjadi slogan kosong jika lapangan kerja menghilang dan kemiskinan terus dipelihara,” tegas Nini.
Sektor informal yang selama ini menjadi jaring pengaman pun mulai jenuh, namun pemerintah mulai mengucurkan berbagai skema kredit usaha rakyat (KUR) yang lebih aksesibel untuk menghidupkan kembali UMKM. Strategi ini diambil untuk memutar kembali roda ekonomi di tingkat bawah yang sempat membeku akibat penurunan daya beli masyarakat. Harapannya, sektor domestik mampu menjadi benteng pertahanan terakhir saat pasar ekspor dunia sedang terpuruk akibat konflik geopolitik.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan kementerian terkait untuk memangkas birokrasi yang menghambat investasi padat karya, agar pabrik-pabrik baru segera berdiri dan menyerap pengangguran. “Kita tidak ingin rakyat kita hanya menjadi penonton di negerinya sendiri, mereka harus menjadi pemain utama dalam pembangunan,” tegas Presiden dalam pidato kenegaraannya.
Optimisme ini menjadi bahan bakar penting bagi masyarakat yang sedang berjuang di tengah himpitan ekonomi yang kian menyesakkan. “Rakyat sudah cukup bersabar, kini saatnya kebijakan nyata hadir untuk menyelamatkan martabat para pekerja,” kata Nini.
Masalah kesehatan mental juga mulai mendapat perhatian dengan penguatan jaring pengaman sosial yang lebih inklusif bagi para korban PHK. Pemerintah berjanji akan memperluas cakupan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) agar mereka yang kehilangan kerja tetap memiliki martabat dan kemampuan untuk melakukan reskilling. Transformasi ini krusial agar generasi produktif Indonesia tidak patah semangat dan tetap optimis menatap masa depan di tengah tantangan zaman.
Ke depan, tantangan Indonesia adalah membuktikan bahwa janji swasembada dan kemandirian ekonomi bukan sekadar narasi politik, melainkan solusi konkret atas pengangguran. Keberanian melakukan transformasi industri yang padat karya dan mandiri adalah harga mati untuk menjaga stabilitas nasional di tengah dentuman meriam di belahan dunia lain. “Perjuangan untuk hak atas pekerjaan adalah perjuangan untuk kemanusiaan itu sendiri yang tidak boleh berhenti,” pungkas Nini.
