Lima Puluh Kota, Presindo.com – Pelayanan kesehatan hewan di wilayah Dusun Muaro Katinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota, menuai sorotan setelah sejumlah sapi milik warga dilaporkan mati sehari setelah mendapatkan penanganan pengobatan dari petugas yang disebut sebagai mantri hewan, Afrad Aulia.
Kasus ini tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pelayanan kesehatan hewan, tetapi juga membuka persoalan terkait dugaan pungutan biaya, prosedur penggunaan alat suntik, hingga tanggung jawab pengawasan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Berdasarkan keterangan pemilik ternak, Afrad Aulia diduga menunda pelayanan pengobatan hingga sore hari. Kondisi tersebut membuat pemilik sapi harus mengeluarkan biaya hingga Rp150 ribu untuk setiap ekor sapi yang mendapatkan suntikan.
Selain persoalan biaya, prosedur penanganan ternak juga menjadi sorotan. Petugas tersebut diduga menggunakan alat suntik yang sebelumnya telah digunakan pada sapi lain tanpa mengganti jarumnya.
Apabila dugaan tersebut benar, praktik demikian patut dievaluasi karena penggunaan jarum suntik yang tidak sesuai standar kebersihan dan prosedur medis veteriner berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit.
Persoalan semakin serius setelah sapi milik Edi Warman alias Jenggot dan Harri Dedek dilaporkan mati sehari setelah mendapatkan penanganan tersebut. Namun, hubungan antara tindakan pengobatan dan kematian ternak belum dapat dipastikan.
Diperlukan pemeriksaan medis oleh dokter hewan untuk mengetahui penyebab kematian secara objektif.
Kadis Akui Pelayanan Jam Kerja Gratis, Pengawasan Dipertanyakan
Di tengah keluhan masyarakat tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, drh. Devi, menyampaikan bahwa pelayanan pengobatan hewan selama jam kerja pemerintah tidak dipungut biaya alias gratis.
Pernyataan itu disampaikan di kantornya ketika Edi Warman alias Jenggot bersama pihak pemilik ternak lainnya mendatangi dinas untuk mempertanyakan tanggung jawab instansi terkait atas kematian tiga ekor sapi.
Namun, pertemuan tersebut justru menyisakan sejumlah pertanyaan. Alih-alih memberikan penjelasan menyeluruh mengenai langkah penanganan dan penyelesaian keluhan warga, Kepala Dinas disebut lebih banyak mengeluhkan kinerja bawahannya yang dinilai sulit diberi arahan.
Pernyataan tersebut tentu memunculkan pertanyaan mendasar: jika memang terdapat bawahan yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, sejauh mana pembinaan dan pengawasan telah dilakukan oleh pimpinan dinas?
Sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Dinas memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar, termasuk memastikan petugas di lapangan bekerja berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Persoalan internal antara pimpinan dan bawahan tidak seharusnya menjadi alasan yang menghambat penyelesaian keluhan masyarakat.
Jika benar terdapat petugas yang menarik biaya di luar ketentuan atau memberikan pelayanan tidak sesuai standar, dinas harus melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan berdasarkan hasil evaluasi.
Belasan Sapi Sakit, Dinas Jangan Menunggu Korban Bertambah
Persoalan ini semakin mendesak setelah berdasarkan pantauan di Dusun Muaro Katinggian, belasan ekor sapi dilaporkan mengalami sakit. Sebagian di antaranya diduga menunjukkan gejala penyakit mulut dan kuku (PMK).
Kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian serius Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemeriksaan lapangan, diagnosis oleh dokter hewan, penanganan ternak yang sakit, serta langkah pencegahan penularan harus segera dilakukan.
PMK merupakan penyakit menular pada hewan berkuku belah yang dapat menyebar dengan cepat. Karena itu, keterlambatan penanganan dan lemahnya pengawasan berpotensi memperbesar kerugian peternak.
Dinas tidak cukup hanya menyampaikan bahwa pelayanan pemerintah diberikan secara gratis. Kebijakan tersebut harus dipastikan benar-benar diterapkan hingga ke tingkat petugas lapangan.
Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan justru harus menghadapi ketidakpastian, sementara persoalan teknis dan pengawasan tidak segera diselesaikan.
Kadis Jangan Hanya Mengandalkan Laporan di Belakang Meja
Kasus ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengawasan terhadap petugas lapangan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian penting dari tanggung jawab pelayanan publik.
Kepala Dinas perlu memastikan apakah Afrad Aulia telah menjalankan tugas sesuai kewenangan, apakah biaya yang diminta memiliki dasar ketentuan, serta apakah prosedur penggunaan peralatan medis telah memenuhi standar kesehatan hewan.
Selain itu, dinas juga perlu menjelaskan langkah konkret dalam menangani kematian ternak dan dugaan penyebaran penyakit di Muaro Katinggian.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan hewan yang aman, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada evaluasi dan tindakan tegas sesuai aturan.
Jangan sampai lemahnya pengawasan justru membuat peternak menjadi pihak yang paling dirugikan.
Kehilangan Sapi, Pupusnya Harapan Keluarga Kecil
Di balik persoalan pelayanan dan pengawasan tersebut, ada kisah pilu yang dialami para pemilik ternak.
Bagi Edi Warman alias Jenggot, kehilangan seekor sapi bukan sekadar kehilangan hewan ternak. Selama enam tahun, ia menggembalakan sapi milik orang lain demi mengumpulkan hasil untuk akhirnya memiliki seekor sapi sendiri.
Impian Edi sederhana. Ia berencana menjual sapi tersebut untuk membelikan sebuah laptop bagi anaknya. Namun, harapan yang dibangun selama bertahun-tahun itu kini pupus setelah sapinya mati.
Nasib tak kalah memilukan dialami Harri Dedek. Sapi yang dipeliharanya secara bersama-sama merupakan tabungan dan hasil jerih payah yang direncanakan untuk membeli kayu sebagai bahan membangun pondok sederhana bagi istri dan keluarganya.
Kini, rencana tersebut ikut terancam setelah ternak yang menjadi tumpuan harapan mereka dilaporkan mati.
Peristiwa ini seharusnya tidak berhenti pada saling menyalahkan antara petugas dan pimpinan dinas. Masyarakat membutuhkan penjelasan, pemeriksaan yang transparan, serta kepastian tindak lanjut.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota harus menjawab persoalan ini secara terbuka. Sebab, ketika pelayanan publik dipersoalkan dan masyarakat mengalami kerugian, tanggung jawab pemerintah bukan sekadar memberikan penjelasan, melainkan memastikan persoalan diselidiki dan tidak kembali terulang.
(Eka Yahya)
