Limapuluh Kota, presindo.com — Delapan fraksi yang ada di lembaga DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 Menjadi Peraturan Daerah.
Hal itu disampaikan ke delapan fraksi dalam rapat paripurna DPRD dalam agenda penyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi yang berlangsung di ruang sidang DPRD setempat, Jum’at (21 /07/2023.)
Meskipun ke delapan fraksi yang ada di lembaga DPRD Kabupaten Limapuluh Kota itu menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda LKPj APBD Tahun Anggrana 2022 ditetapkan menjadi Perda, namun masing-masing fraksi-fraksi memberikan catatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota untuk ditindaklanjuti.
Seperti halnya disampai juru bicara Fraksi Partai Golkar, Afri Yunaldi dalam pendapat akhir fraksi dia menyampaikan fraksi Partai Golkar menilai bahwa untuk menaah PAD, masih banyak potensi-potensi yang bisa dikelola.
“Khususnya di Nagari Tarantang dan Nagari Harau, sudah ratusan homstay dan penginapan berdiri. Fraksi PartaiGoljar berharap Pemda melalui OPD terkait membuat langkah-langkah bagaimana Homstay dan Penginapan-penginapan tersebut bisa memberi dampak positif terhadap PAD. Disamping itu dia melihat banyak billboard dan papan reklame yang berdiri di Kabupaten Limapuluh Kota untuk dimaksimalkan untuk pendapatan daerah melalui pajak reklame,” ungkap Afri Yunaldi.
Afri Yunaldi juga menyatakan, Fraksi Partai Golkar melihat masih banyak program-program strategis dan unggulan Pemerintah Daerah yang belum terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu ditahun 2023 ini dan ditahun-tahun berikutnya terhadap program-program strategis tersebut tentu harus tetap dilanjutkan supaya apa yang telah direncakanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana Visi-Misi Kepala Daerah bisa terwujud dengan baik dan maksimal.
“Fraksi Partai Golkar menilai, salah satu solusi untuk mewujudkan itu semua adalah dengan tetap memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam melanjutkan program dan Visi-Misi nya tersebut ditahun-tahun mendatang,”harap Afri Yunaldi.
Sikap dukungan demikian, ulas Afri Yunalsi, menjadi bukti kepada masyarakat bahwasanya pambangunan dan kepentingan masyarakat adalah yang paling utama di atas kepentingan lainnya.
Dipenghujung pendapat akhir, Fraksi Partai Golkar minta kepada Pemerintah Daerah untuk serius memperhatikan dan menindaklanjuti poin-poin yang menjadi catatatan dan rekomendasi baik yang disampaikan oleh Pansus, Komisi-komisi maupun oleh Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam rangka usaha bersama untuk peningkatan kinerja Pemerintah.
“ Kepada setiap perangkat daerah, Fraksi Partai Golkar menenkankan untuk memegang teguh maksud dan capaian program, birokrasi yang baik dalam melayani publik akan menjadi kunci kesuksesan setiap perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja.” pungkas Afri Yunaldi. (crp)
