Limapuluh Kota, Presindo – Kepala Badan Keuangan (BK) Kabupaten Lima Puluh Kota, Win Hari Endi, mengakui belum mencairkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sejak bulan April-Juni. Karena, pengeluaran daerah disesuaikan dengan peruntukan dan sumber anggaran yang ada.
“Kita menyesuaikan pengeluaran dengan peruntukan dan sumber anggaran yang ada. Contoh sumber PAD dan dana bagi hasil digunakan untuk kegiatan operasional TPP dan lainnya. Dan sumber anggaran tersebut belum memenuhi untuk pembayaran, berharap ASN bersabar,” ungkap Win Hari Endi, ketika ditanya wartawan di kantornya komplek perkantoran Pemkab Lima Puluh Kota di Bukik Limau, Sarilamak, Harau, Selasa (8/8).
Dia menyebut, sebagai ASN ikut merasakan. Karena keuangan belum memadai ketersedian anggaran tersebut, dia berharap PAD dan dana bagi hasil masuk ke-kas daerah dalam waktu dekat untuk menunjang pembayaran yang sudah dianggarkan.
“Karena sumber dana pembayaran TPP itu dari PAD dan bagi hasil. Jadi bila sudah di transfer dana bagi hasil triwulan II dan penerimaan lain yang sah, maka kita segera cairkan TPP ASN Lima Puluh Kota,” ungkap Win Hari Endi.
Disampaikannya, masing-masing ASN menerima TPP dengan jumlah yang berbeda-beda. Namun, disampaikan Win Hari Endi, secara garis besar setiap bulan menghabiskan anggaran sekitar 4 M untuk TPP ASN Pemkab Lima Puluh Kota. “Kalau untuk masing-masing aSN berbeda-beda besaran yang diterima, tetapi secara keseluruhan sekitar 4 M setiap bulan,” ucapnya.
Mirisnya, sudalah terlambat dicairkan, yang idealnya dibayarkan setiap bulan, anggaran untuk TPP ASN Lima Puluh Kota ini hanya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sampai 6 bulan mulai Januari-Juni. Sementara untuk 6 bulan berikutnya dari Juli-Desember tidak lagi dianggaran. Dengan arti kata, ASN Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 6 bulan kedepan bekerja tanpa ada TPP.
Dia berharap sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota, bisa digenjot maksimal. Karena, dengan PAD yang diperoleh sesuai target yang disepakati dengan DPRD, maka dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa membiayai berbagai kegiatan-kegiatan dan program-program Pemerintah Daerah kedepan. “Kita memang menggenjot PAD untuk tahun ini, dan memang sektor paling besar penerimaan PAD itu dari pajak,” sebutnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Deni Asra, mendesak agar Pemerintah Daerah segera mencairkan TPP ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Waktu rapat banggar dengan TAPD awal bulan ini telah disampaikan untuk dicairkan segera. Tetapi, sampai hari ini juga belum. Dan sudah banyak yang melapor ke DPRD terkait kondisi ini,” ungkap Politisi Gerindra kabupaten Lima Puluh Kota ini.
Dia juga menyebut, dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 hanya 6 bulan TPP ASN Pemkab Lima Puluh Kota dianggarkan. Sedangkan untuk 6 bulan berikutnya tidak lagi dianggarkan, karena kondisi keuangan daerah.
“Dengan adanya hutang daerah sebesar 40 M dan PMK 212 tahun 2022 menyebabkan pengalokasian anggaran 2023 tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan daerah termasuk salah satunya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hanya bisa di anggarkan untuk 6 bulan terhitung Januari – Juni 2023,” sebut Deni Asra.
Dikatakannya, dengan target PAD yang harus di genjot habis-habisan agar tercapai maksimal, dibutuhkan kinerja luar biasa dari ASN Pemkab Lima Puluh Kota. “Bagaimana mungkin ini akan menjadi kenyataan, ketika hak dan kesejahteraan mereka tidak kita perhatikan. Kami mendorong pemerintah daerah segera merealisasikan pencairan anggaran TPP ASN untuk bulan April, Mei dan Juni,” pinta Ketua DPRD. (Ady)
