Limapuluh Kota, Presindo.com —
Mimpi besar menghadirkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, kini terancam karam di tengah lautan formalitas dan janji-janji tanpa arah. Program mulia yang digagas untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu itu kini tinggal kenangan pahit dan deretan kekecewaan masyarakat.
Tanah Hibah, Bukti Pengorbanan yang Disia-siakan,
Lebih dari 10 hektare lahan di Sungai Kumayang telah dihibahkan oleh para ninik mamak demi terwujudnya Sekolah Rakyat. Lahan yang dahulu penuh harapan kini hanya menjadi saksi bisu pengkhianatan janji pembangunan.
Wali Nagari Sungai Kumayang telah berulang kali meminta kejelasan kepada dinas terkait, namun jawaban yang datang tak lebih dari kabut tanpa arah dan kepastian.
Tokoh Masyarakat Geram: “Janji Tinggal Janji”
Kegeraman masyarakat pun tak terbendung.
Hendri Donal, tokoh masyarakat yang akrab disapa Buya Donal, menyuarakan kekecewaannya dengan lantang.
“Kami sudah memberikan usulan dan saran, tapi diabaikan! Dulu dijanjikan pertengahan tahun ini akan terealisasi, tapi sampai sekarang nol besar. Jangan-jangan ini hanya janji kosong,” ujar Buya Donal tegas.
Ia menambahkan, jika saja pemerintah daerah mau mendengar suara rakyat dari bawah, kisah kelam ini mungkin tak akan terjadi.
Lobi ke Kementerian, Sekadar Seremonial?
Aroma kegagalan program ini mulai tercium dari lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan kementerian terkait.
Upaya “lobi-lobi” pejabat daerah ke pusat pun kini dinilai tak lebih dari ritual formalitas tanpa hasil nyata.
“Setelah acara seremonial selesai, tidak ada perubahan. Seolah-olah lobi itu hanya untuk menyenangkan Bupati, bukan menyelesaikan masalah masyarakat,” sindir Buya Donal.
Padahal, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya telah menerima audiensi Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada 11 September 2025.
Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk keluarga tidak mampu.
“Sekolah Rakyat ini adalah jembatan emas menuju masa depan anak-anak Indonesia. Kalau belum ada bangunan baru, pakai gedung yang ada dulu, mulai dari 50 siswa pun tak masalah,” ujar Gus Ipul kala itu.
DPRD Mulai Gerah: “Dana Negara Jangan Dihamburkan!”
Nada tegas juga datang dari Komisi III DPRD Limapuluh Kota, melalui anggotanya Putra Satria Feri atau yang akrab disapa Iya Pile.
“Kami akan terus mengawasi dan meminta pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat. Uang negara sudah dihambur-hamburkan, tapi hasilnya nihil,” ujarnya.
Iya Pile juga mengungkapkan bahwa tahun ini tidak ada alokasi dana untuk program Sekolah Rakyat.
“Entah bagaimana tahun depan… Wallahu a’lam,” tambahnya dengan nada pesimis.
Sekda dan OPD Akan Dipanggil
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota memilih bungkam. Namun sejumlah anggota DPRD memastikan akan segera memanggil Sekda dan OPD terkait, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas PU, untuk dimintai keterangan.
“Kami akan panggil semua pihak yang terlibat. Kita ingin tahu apa sebenarnya yang membuat Sekolah Rakyat gagal direalisasikan,” tegas Iya Pile.
Harapan yang Kian Pudar
Kini, masa depan Sekolah Rakyat di Limapuluh Kota berada di ujung tanduk.
Harapan masyarakat untuk menyaksikan anak-anak mereka belajar di sekolah yang layak, kembali memudar di tengah kekecewaan terhadap birokrasi yang berbelit.
Jika tidak ada langkah nyata dari pemerintah daerah, Limapuluh Kota akan terus tertinggal—dan mimpi Sekolah Rakyat akan benar-benar karam, bersama idealisme pendidikan yang dulu dijanjikan untuk semua.
(Tim/red)
