Payakumbuh, Presindo.com – Renovasi cat rumah dinas Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, A.Md, dari Golkar, tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Pasalnya, perubahan warna cat dari putih oranye menjadi putih kuning dinilai tidak mendesak dan menimbulkan pertanyaan publik.
Apakah setiap pergantian Ketua DPRD harus disertai pula dengan perubahan warna cat rumah dinas sesuai dengan warna partai?
Keputusan renovasi ini menuai sorotan, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran daerah yang semakin ketat. Sejumlah warga mempertanyakan kebijakan tersebut dan menyerukan agar dana digunakan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.
“Seharusnya Ketua DPRD bisa lebih bijaksana memanfaatkan anggaran. Kalau memang kondisi cat rumah masih layak, penggantian cat seperti ini tidak perlu dilakukan dan dananya sebaiknya digunakan untuk hal lain,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Sabtu, 25/10/2025.
Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, Ketua DPRD Wirman Putra menyampaikan itu urusan bagian umum.
“Itu karajo bagian umum Sekretariat DPRD, ka mereka tanyo. Itu urusan bagian umum Sekretariat DPRD, tanya ke mereka saja,” jawabnya singkat.
Hingga kini, DPRD Kota Payakumbuh belum memberikan keterangan resmi terkait renovasi tersebut. Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD, Yon Refli, menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak menjabat sejak Agustus 2025.
“Saya tidak tahu soal pergantian cat rumah dinas karena saya sudah pindah pada Agustus, sedangkan renovasi dilakukan September lalu. Coba tanya ke Wengki,” ujarnya.
Namun, ketika dikonfirmasi, Wengki justru menyerahkan kembali pertanyaan tersebut kepada Sekwan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
Sementara itu, Sekwan baru DPRD Payakumbuh, Joni Parlin, yang baru satu minggu dilantik, menyebut bahwa dirinya belum mendapatkan informasi terkait pergantian cat rumah dinas tersebut.
Isu ini kemudian memicu diskusi luas mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi dari DPRD Kota Payakumbuh untuk menghindari spekulasi dan memulihkan kepercayaan publik.
Renovasi sederhana yang tampak sepele ini justru membuka mata tentang betapa pentingnya keterbukaan dalam penggunaan dana publik, terutama ketika kondisi keuangan daerah tengah menuntut langkah penghematan yang bijak.
Apakah perubahan warna cat rumah dinas memang sebuah kebutuhan, atau sekadar simbol politis yang tidak perlu?
Waktu dan keterbukaan DPRD Payakumbuh akan menjadi jawabannya.
(Agus.S)
