Sarilamak, Limapuluh Kota, presindo.com — Guna meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, para pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) se-Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Studi Komparatif yang digelar pada 1–3 Desember 2025 di Sarilamak.
Kegiatan ini mengusung tema:
“Optimalisasi Tugas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Kewenangan Bamus dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.”
Bimtek ini menjadi momentum penting bagi Bamus dalam memperkuat peran strategisnya sebagai lembaga pengawasan dan mitra pemerintah nagari. Melalui materi teknis dan studi komparatif, peserta diharapkan memahami lebih dalam tata kelola pemerintahan nagari yang baik (good governance), mulai dari aspek pengawasan, penyusunan regulasi, hingga peningkatan akuntabilitas publik.
Para narasumber dari berbagai lembaga memberikan pemaparan mengenai:
Optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan Bamus.
Penguatan koordinasi antara Bamus dan pemerintah nagari.
Strategi mewujudkan pemerintahan nagari yang transparan dan partisipatif.
Praktik terbaik (best practice) dari nagari/daerah lain melalui sesi studi komparatif.
Camat Pangkalan Koto Baru, Depi Peringki, SKM., M.KM, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, Bamus memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan setiap kebijakan nagari berjalan sesuai aturan dan aspiratif.
Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bermartabat, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, adapun program yang ingin dilakukan di antaranya:
1. Mendampingi nagari dalam rangka meningkatkan IDM (Indeks Desa Membangun), sehingga seluruh nagari di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat mencapai kategori nagari mandiri.
2. Mendorong APB Nagari dapat ditetapkan sesuai jadwal sehingga pelaksanaan kegiatan di nagari tidak terkendala.
3. Mendorong nagari melahirkan peraturan nagari (pernag) dalam rangka peningkatan pendapatan asli nagari.
4. Menggerakkan setiap nagari agar dapat berinovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing.
5. Memastikan perumusan Rencana Kerja Pemerintah benar-benar mengakomodir usulan dari bawah (bottom-up) sehingga pembangunan dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai kebutuhan.
“Melalui Bimtek dan studi komparatif ini, kita berharap seluruh anggota Bamus semakin profesional, memahami tugas serta kewenangannya, dan mampu bersinergi dengan pemerintah nagari untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan penguatan komitmen antar-Bamus se-Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam mendukung pembangunan nagari yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
(Eka Yahya)
