Mataram, Lombok, Presindo.com — Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar kegiatan Literasi Sejarah Indonesia di Kota Mataram, Lombok, Rabu (17/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat pemahaman sejarah nasional di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap sarat distorsi dan disinformasi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, ST., M.Si., dalam pemaparannya menegaskan bahwa masyarakat Indonesia saat ini hidup di era banjir informasi, di mana tidak seluruh konten yang beredar memiliki dasar kebenaran yang kuat.
Menurutnya, sejarah merupakan salah satu bidang yang paling rentan disalahpahami akibat hoaks, narasi parsial, dan pemotongan konteks yang masif di ruang digital.
“Literasi sejarah bukan sekadar menghafal tanggal dan peristiwa, melainkan kemampuan memahami proses, nilai, dan pelajaran yang membentuk bangsa ini,” ujar Lalu Hadrian.
Ia menekankan bahwa pemahaman sejarah yang utuh dan kritis akan membentuk sikap kebangsaan yang lebih dewasa, rasional, dan berorientasi pada persatuan. Tanpa literasi sejarah yang baik, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi dan konflik identitas yang dipicu oleh informasi menyesatkan.
Lebih lanjut, Lalu Hadrian menyoroti perubahan pola belajar generasi muda yang kini sangat bergantung pada media sosial dan platform digital. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pendekatan literasi sejarah yang lebih adaptif dan kreatif, namun tetap bertanggung jawab secara akademik dan etis.
“Sejarah tidak boleh direduksi menjadi sekadar konten sensasional yang kehilangan makna dan konteks,” tegasnya.
Dalam konteks lokal, ia juga menekankan pentingnya sejarah Lombok atau Bumi Gora sebagai bagian integral dari mozaik sejarah nasional. Nilai-nilai lokal yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan diwariskan secara benar agar tidak hilang atau disalahartikan oleh generasi muda di tengah arus globalisasi.
Menurutnya, literasi sejarah lokal memiliki peran strategis sebagai modal sosial dalam memperkuat identitas, jati diri, serta rasa kebangsaan masyarakat.
Menutup pemaparannya, Lalu Hadrian mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, pendidik, akademisi, komunitas, hingga pelaku media digital—untuk menjadikan ruang digital sebagai sarana edukasi dan refleksi kritis.
“Sejarah harus menjadi jembatan pemersatu bangsa, bukan alat pembelahan,” pungkasnya.
(Eka Yahya)
