Limapuluh Kota, Presindo – Miris, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lima Puluh Kota, dari bulan April-Juni belum juga dicairkan. Padahal, saat ini sudah masuk bulan Agustus 2023.
“Yang belum cair dari bulan April-Juni. Sedangkan Januari-Maret sudah cair, kami juga tidak tahu kenapa belum juga cair,” kata salah seorang ASN Pemkab Lima Puluh Kota yang tidak mau disebutkan namanya.
Dia sangat berharap, TPP segera cair. Mengingat, tunjangan yang diterima setiap bulan digunakan untuk membayar keperluan kebutuhan hidup sehari-hari. Termasuk untuk membayar uang sekolah anak.
“Sangat ditunggu-tunggu cairnya. Karena itu yang kami harapkan untuk membayar uang sekolah anak, pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” sebutnya mengaku tidak tahu kenapa hingga Agustus belum juga cair.
Menanggapi kondisi itu, Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Deni Asra, mengaku cukup prihatin. Bahkan DPRD disampaikan Deni Asra, sudah menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) awal bulan Agustus kemarin.
“Waktu rapat banggar dengan TAPD awal bulan ini telah disampaikan untuk dicairkan segera. Tetapi, sampai hari ini juga belum. Dan sudah banyak yang melapor ke DPRD terkait kondisi ini,” ungkap Politisi Gerindra kabupaten Limapuluh Kota pada Minggu (6/8) siang.
Dia juga menyebut, dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 hanya 6 bulan TPP ASN Pemkab Lima Puluh Kota dianggarkan. Sedangkan untuk 6 bulan berikutnya tidak lagi dianggarkan, karena kondisi keuangan daerah.
“Dengan adanya hutang daerah sebesar 40 M dan PMK 212 tahun 2022 menyebabkan pengalokasian anggaran 2023 tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan daerah termasuk salah satunya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hanya bisa di anggarkan untuk 6 bulan terhitung Januari – Juni 2023,” sebut Deni Asra.
Dia meminta Bupati segera mengambil langkah, karena ini menyangkut hak para ASN dan terkait dengan kinerja pegawai itu sendiri. ” Ini penting dan harus menjadi perhatian khusus oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seiizin dari kepala daerah,” sebutnya.
Dikatakannya, dengan target PAD yang harus di genjot habis-habisan agar tercapai maksimal, dibutuhkan kinerja luar biasa dari ASN Pemkab Lima Puluh Kota. “Bagaimana mungkin ini akan menjadi kenyataan, ketika hak dan kesejahteraan mereka tidak kita perhatikan. Kami mendorong pemerintah daerah segera merealisasikan pencairan anggaran TPP ASN untuk bulan April, Mei dan Juni,” pinta Ketua DPRD. (Ady)
