Payakumbuh, Presindo.com — Dinas Sosial Provinsi Sumbar menggelar Bimtek Pilar-Pilar Sosial angkatan ke XII untuk warga Payakumbuh di Hotel Rocky, Bukittinggi. Dalam Bimtek tersebut Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyampaikan ia sangat prihatin dengan kondisi sosial di Payakumbuh.
Berangkat dari keprihatin itu, Supardi berinisiatif untuk mengalokasikan pokok pikirannya ke Dinas Sosial Provinsi Sumbar. Menurut Supardi dalam pemaparannya ada banyak masalah sosial dan pembangunan di Payakumbuh.
Supardi mengungkap data bahwa tingkat kemiskinan, Stunting, LGBT, HIV meningkat di Kota Payakumbuh. Ia juga menyoroti masalah pemerintahan daerah antara Pemko dan DPRD Payakumbuh.
Data yang ditunjukkannya belanja modal Payakumbuh sangat kecil tidak sampai Rp100 miliar. Sementara belanja pegawai mencapai berkisar 45 persen dari postur APBD Payakumbuh. Menurut aturannya kata Supardi belanja pegawai itu seharusnya maksimalnya tidak boleh lebih dari 30 persen.
Serapan anggaran juga mendapatkan sorotan dimana dengan anggaran yang kecil Pemko masih menyisakan silpa. Kemudian PAD yang dihasilkan terutama dari PDAM hanya berkisar Rp11 Miliar.
“Untuk itu kita harus menjadi perhatian serius pemda. Payakumbuh harus menjadi daerah tujuan tidak sekedar daerah perlintasan agar terjadi peningkatan perekonomian di Payakumbuh,” ujar Supardi di Bukittinggi, Sabtu (27/7/24).
Tak hanya itu, Supardi juga menyinggung pembangunan pabrik Rendang dan branding Rendang di Kota Payakumbuh. Menurutnya branding harus sesuatu yang tidak ada di daerah lain. Kemudian pabrik rendang juga dapat membunuh usaha UMKM yang berada di Payakumbuh.
Kota Batiah atau Gelamai itu sudah tepat karena hanya Payakumbuh satu-satunya yang memproduksinya. Sementara Rendang itu bisa diklaim banyak daerah.
“Saya termasuk orang yang menolak adanya pabrik randang yang didirikan di Kota Payakumbuh, hal ini bisa membunuh UMKM yang ada di daerah tersebut, “ujar Supardi.
Supardi juga pernah menolak terkait perda rokok seperti banyak dikeluhkan masyarakat Payakumbuh. Seperti diketahui Perda rokok itu mengakibatkan uang masuk melalui sponsor rokok tidak dibolehkan lagi. Hal ini banyak disesalkan masyarakat Payakumbuh.
Supardi, menjadi wakil rakyat yang paling concern terhadap persoalan sosial dan budaya di dapilnya. Hal ini tercermin dari banyaknya anggaran pokok pikiran (pokir) yang ia alokasikan. Hingga saat ini tercatat sudah terlaksana 19 angkatan pelatihan, dengan rata-rata 80 peserta per kegiatan.
Peserta terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga pengurus organisasi sosial.
Rumainur, Kabid Pemberdayaan Sosial Provinsi Sumatera Barat, menyatakan bahwa kegiatan ini menarik perhatian daerah lain di Sumatera Barat.
Menurut Rumainur, Supardi telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pilar-pilar sosial yang menjadi garda terdepan dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.
“Kami berharap, kegiatan seperti ini bisa diadopsi di kota atau kabupaten lain. Ini bukan hanya tentang membantu masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pilar-pilar sosial dalam masyarakat kita,” pungkas Rumainur.(Syafri Ario)
