Limapuluh Kota, Presindo.com — Tiga ekor sapi milik warga Dusun Muaro Katinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dilaporkan mati setelah terserang penyakit yang diduga kuat berkaitan dengan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Di tengah keresahan peternak, respons Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota justru menuai sorotan, 12 Nov 2026.
Sapi milik Edi Warman ( 65 ) mati, tiga pekan lalu, sehari setelah disuntik Mantri Afrad Aulia. Dua pekan kemudian ( Minggu, 9 Nov ) meninggal sapi peliharaan Harri Dedek ( 36 ). sehari kemudian ( senin,10 Nov ) menyusul matinya anak sapi Hari dedek.
Alih-alih memberikan jawaban konkret mengenai penanganan wabah dan nasib peternak yang mengalami kerugian, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota, drh. Devi, justru lebih banyak mengeluhkan kinerja bawahannya.
Sikap tersebut membuat dua pemilik sapi yang mendatangi kantor dinas di Labuah Basilang, Payakumbuh, Rabu (11/11/2026), kecewa. Kedatangan mereka bukan untuk mendengarkan alasan internal birokrasi, melainkan menuntut penjelasan atas kematian ternak serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang dinilai tidak sigap menghadapi penyebaran penyakit.
Pertemuan yang turut dihadiri kepala bidang dan sejumlah dokter hewan itu ternyata belum memberikan jawaban memuaskan bagi warga.
Pertanyaan mendasar pun muncul: ketika ternak warga mati, siapa yang bertanggung jawab?
Kepala Dinas Mengaku Belum Tahu, Padahal Sudah Ada Penyemprotan. Pernyataan drh. Devi yang mengaku belum mengetahui adanya wabah PMK di Muaro Katinggian menjadi bagian paling menarik perhatian dalam persoalan ini. Alasannya, belum ada laporan dari tenaga medis atau petugas lapangan.
Namun, pengakuan tersebut berhadapan dengan keterangan salah seorang pemilik sapi berinisial El (50-an). Ia menyebutkan, sejak akhir Oktober 2026, kondisi ternak di wilayahnya sudah mengkhawatirkan. Hampir seluruh sapi peliharaan warga mengalami demam.
Bahkan, menurut El, petugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah pernah mendatangi kandangnya untuk melakukan penyemprotan disinfektan.
Penyemprotan dilakukan oleh mantri hewan bernama Afrad bersama dua dokter hewan dari dinas setempat pada akhir Oktober lalu.
Yang lebih menarik, El menyebut tindakan tersebut dilakukan setelah dirinya menghubungi langsung drh. Devi melalui telepon untuk melaporkan kondisi ternaknya.
Drh. Devi juga mengakui pernah menerima telepon dari warga Muaro Katinggian.
Lantas, jika kepala dinas sudah menerima telepon dari warga dan petugas dinas bahkan telah turun melakukan penyemprotan, mengapa kemudian muncul pengakuan bahwa dirinya belum mengetahui adanya wabah?
Apakah informasi dari masyarakat tidak ditindaklanjuti menjadi laporan resmi? Ataukah sistem pelaporan dan koordinasi internal dinas memang tidak berjalan sebagaimana mestinya?
Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak dinas.
Jangan Jadikan Mantri dan Dokter Hewan Kambing Hitam.
Dalam pertemuan dengan warga, drh. Devi disebut lebih banyak mempersoalkan kinerja bawahannya, termasuk mantri hewan dan dokter hewan lapangan. Padahal, petugas lapangan merupakan bagian dari struktur pelayanan dinas. Jika terjadi persoalan koordinasi, pengawasan, atau keterlambatan penanganan, tanggung jawab pembenahan tentu tidak cukup hanya dengan menunjuk kesalahan bawahan.
Sebagai pimpinan instansi, kepala dinas justru dituntut memastikan sistem pengawasan, pelaporan, dan penanganan penyakit hewan berjalan efektif.
Peternak tidak membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang paling bersalah di dalam kantor dinas. Mereka membutuhkan tindakan nyata agar sapi yang masih hidup tidak ikut mati.
Peternak Menanggung Kerugian, Dinas Diminta Beri Solusi Bagi masyarakat peternak, sapi bukan sekadar hewan peliharaan. Ternak merupakan aset ekonomi, tabungan keluarga, bahkan sumber penghidupan.
Ketika tiga ekor sapi mati, kerugian yang dialami pemiliknya bukan persoalan kecil.
Karena itu, tuntutan warga agar pihak terkait memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban patut mendapat perhatian serius.
Setidaknya, dinas harus menjelaskan langkah penanganan yang telah dilakukan, hasil pemeriksaan terhadap ternak, upaya mencegah penyebaran penyakit, serta kemungkinan dukungan atau bantuan bagi peternak yang mengalami kerugian.
Hingga persoalan tersebut mencuat, warga menilai belum memperoleh solusi konkret yang menjawab kerugian mereka.
Wabah Jangan Menunggu Korban Berikutnya.
Kasus di Muaro Katinggian seharusnya menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Jangan sampai penyakit yang menyerang ternak masyarakat terus meluas hanya karena persoalan komunikasi dan administrasi di lingkungan dinas.
“Jika laporan warga sudah diterima, petugas sudah turun, bahkan penyemprotan disinfektan sudah dilakukan, semestinya ada tindak lanjut berupa pemantauan, pemeriksaan, dan langkah pengendalian yang terukur.
Masyarakat kini menunggu jawaban dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota. Bukan sekadar penjelasan tentang buruknya kinerja bawahan, melainkan jawaban atas persoalan yang sesungguhnya: mengapa penanganan penyakit ternak di Muaro Katinggian belum mampu memberikan rasa aman kepada peternak”
Tiga ekor sapi telah mati. Jangan sampai kelalaian koordinasi dan lemahnya respons birokrasi membuat peternak kembali kehilangan ternaknya. Jangan sampai ketika sapi sudah mati, yang tersisa dari pemerintah hanya saling menyalahkan.
Indra
